1. Jelaskan pelaksanaan politik etis yang dilakukan oleh kolonial belanda. 2. jelaskan tujuan dan dampak politik etis meliputi a. irigasi b. edukasi c. migrasi
IPS
Adrarindra
Pertanyaan
1. Jelaskan pelaksanaan politik etis yang dilakukan oleh kolonial belanda.
2. jelaskan tujuan dan dampak politik etis meliputi
a. irigasi
b. edukasi
c. migrasi (transmigrasi/imigrasi)
3. sebutkan sekolah sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial belanda dari tingkat sd, smp, sma, dan pendidikan tinggi
4. sebutkan pendidikan islam pada masa kolonial belanda
5. sebutkan peran golongan terpelajar propesional dan persdalam menumbuh kembangkan kesadaran nasional
kak tolong bantu jawab ya..
terima kasih
2. jelaskan tujuan dan dampak politik etis meliputi
a. irigasi
b. edukasi
c. migrasi (transmigrasi/imigrasi)
3. sebutkan sekolah sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial belanda dari tingkat sd, smp, sma, dan pendidikan tinggi
4. sebutkan pendidikan islam pada masa kolonial belanda
5. sebutkan peran golongan terpelajar propesional dan persdalam menumbuh kembangkan kesadaran nasional
kak tolong bantu jawab ya..
terima kasih
1 Jawaban
-
1. Jawaban jessyca8
1.pelaksanaannya tidak sesuai dengan yg diharapkan, karena yg semula untuk kepentingan rakyat Indonesia namun yg terjadi malah menguntungkan kolonial Belanda
2. irigrasi : dengan irigrasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah, tetapi pengairan tersebut ternyata tidak untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat indonesia namun untuk mengairi ladang dan sawah milik swasta asing dan pemerintah kolonial
edukasi : dengan edukasi dapat meningkatkan kualitas bangsa indonesia ,namun dalam pelaksanaannya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendahan . karena pendidikan dipisahkan orang Belanda, anak bagsawan dan rakyat
emigrasi : dengan emigrasi tanah-tanah yg belum diolah segera dapat diolah menjadi perkebunan untuk menambah penghasilan , dalam kenyataannya hanya untuk mendapatkan tenaga kerja membuka hutan untuk dijadikan perkebunan - perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial